IPI KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT

Juknis program LKP 2012

2012-02-14T21:27:00.003+07:00

Guna memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat tentang Juknis program Lembaga Kursus dan Pelatihan, silahkan Juknis program LKP tahun 2012 anda dapat download dibawah ini :

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Download
Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Download
Desa Vokasi Download

PERAN DAN HARAPAN PENILIK

2012-02-12T18:41:00.002+07:00

PERAN DAN HARAPAN PENILIK DISAMPAIKAN UNTUK PEMANGKU PEJABAT DAERAH

(Ditulis oleh pri Sekretaris IPI Kabupaten Sukabumi)

Peran Penilik. Mencermati tugas pokok penilik yaitu merencanakan, memantau, menganalisis, menilai, membina/membimbing, dan melaporkan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI, maka keberadaan Penilik sangat diperlukan dalam rangka pengendalian mutu program PAUDNI. Keberhasilan program PAUDNI banyak ditentukan oleh faktor pengendalian, baik pengendalian pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut program. Peran penilik dalam mengendalikan program PAUDNI sangatlah diperlukan, karena kualitas penyelenggaraan program PAUDNI saat ini masih belum dapat diharapkan sehingga perlu ditingkatkan. Seperti banyaknya program PNF yang berhenti tengah jalan, belum menyeluruh dirasakannya dampak program PNF oleh masyarakat, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini masih banyak dibawah standar artinya masih banyak belum sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar pengelolaan PAUD. Semua hal tersebut di atas mengindikasikan rendahnya kualitas penyelenggaraan program PNF. Oleh karena itu keberadaan Penilik mutlak diperlukan dalam rangka pengendalian mutu layanan PNF pada masyarakat agar dapat dilaksanakan lebih optimal, terlebih saat ini legalitas penilik sudah diatur oleh Regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya, dalam Bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Kursus pada jalur pendidikan nonforma dan informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di duduki oleh Pegawai Negeri Sipil”.
Harapan Penilik. Mengingat, Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Bab III pasal 14 ayat 1 diktum f tentang kewajiban dan kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan/pelayanan pendidikan; dan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendidikan yang rujukannya atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal kewenangan menentukan kebijakan operasional pendidikan; Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan; Kurikulum; Sarana prasarana; Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan; dan Pengendalian Mutu pendidikan (salah satu petugas pengendali mutu dilapangan untuk program PAUDNI adalah jabatan fungsional penilik). Permasalahan dan tantangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI) sampai saat ini masih cukup berat. Hal ini disebabkan banyak dan beragamnya sasaran serta jenis program PNF yang berkembang di masyarakat yang tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai, terutama berkembangnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, hal ini wajar karena keberadaan lembaga PAUD itu sendiri dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Peningkatan jumlah lembaga PAUD yang ada tidak terlepas dari hasil kerja keras penilik selama ini dalam ikut serta membina dan mensosialisasikan PAUD kepada masyarakat.. Oleh karenanya Penilik memiliki peranan yang penting dan strategis dalam mengendalikan mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI di lapangan. Untuk menunjang kelancaran tugas penilik, perlu mendapat perhatian dan fasilitas yang memadai dari pihak pejabat yang berwenang yakni pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal kewenangan menentukan kebijakan operasional pendidikan; Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan; Kurikulum; Sarana prasarana; Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan; dan Pengendalian Mutu pendidikan (salah satu petugas pengendali mutu dilapangan untuk program PAUDNI adalah jabatan fungsional penilik). Untuk itu kami mengharapkan agar penilik mendapat perhatian, dalam hal peningkatan kesejahteraan yang memadai, pemberian penghargaan, pembinaan dan diberikan fasilitas sarana transfortasi kendaraan minimal roda dua kepada semua penilik untuk menunjang kelancaran tugas kelapangan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 Bab III pasal 36 ayat (2) sub j. “memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional penilik”, mengingat sasaran tugas penilik adalah ke pelosok-pelosok desa.

Bantuan Pemerintah untuk 1,35 Juta Anak PAUD

2012-02-03T13:39:00.004+07:00

Sejumlah 1,35 juta anak usia dini akan mendapatkan bantuan operasional pendidikan (BOP) tahun ini. Ini merupakan strategi perluasan Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Bantuan Operasional PAUD diberikan untuk mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya di PAUD,“ kata Direktur Pembinaan PAUD Erman Syamsuddin di Jakarta, Jumat (27/1).
Sasaran program BOP PAUD diutamakan bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, daerah terpencil, dan anak dari daerah khusus. Untuk mendapatkan bantuan itu mereka harus memiliki surat keterangan dari desa/ kelurahan setempat.
“Setiap anak akan memperoleh bantuan Rp240.000 per tahun. Dana BOP itu nantinya akan disalurkan melalui lembaga PAUD di mana anak tersebut mendapat layanan PAUD,” kata Erman.
Gerakan Paudisasi
BOP hanyalah salah satu strategi pemerintah dalam menyukseskan Gerakan Nasional PAUD atau yang juga dikenal Paudisasi. Setelah mencapai angka partisipasi kasar (APK) 56 persen pada 2010, pemerintah menargetkan pencapaian APK PAUD sebesar 64 persen tahun ini.
Untuk menjangkau hal itu, masih banyak strategi lainnya yang dipersiapkan pemerintah di antaranya PAUD terpadu dan gugus PAUD.
PAUD terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu satuan pendidikan PAUD. Jadi, taman kanak-kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis bisa dilaksanakan secara terpadu di bawah satu atap.
“Pembinaan, penyelenggaraan, dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi dalam satu atap, “ ujar Erman menegaskan.
Semetara itu gugus PAUD bertujuan membentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dengan kehadiran gugus PAUD ini diharapkan guru dapat merancang sistem pembelajaran secara holistik (keseluruhan). “Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD” (Teguh/Humpeg)

Keliru anak paud diajarkan calistung

2012-02-03T13:30:00.003+07:00

Praktik pendidikan di berbagai lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) masih diwarnai pembelajaran calistung yang bersifat hafalan. Hal ini keliru, karena anak akan sulit memahami makna bacaan ketika masuk sekolah.

“Banyak praktik di PAUD, demi mengejar kemampuan baca-tulis-hitung (calistung), guru sering menggunakan teknik hafalan dan latihan yang mengandalkan kemampuan kognitif, abstrak dan tidak terkait langsung dengan kehidupan anak. Akibatnya, kepentingan anak terkalahkan oleh tugas-tugas skolastik yang semestinya belum saatnya,” tegas Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Sukiman, Sabtu (28/1).

Fenomena seperti ini, jelas Sukiman, sangat keliru. Hal ini akan membuat anak sulit memahami sesuatu, misalnya bacaan, ketika memasuki tahapan perkembangan selanjutnya.

“Anak tidak boleh dijejali materi atau hal-hal yang memberatkan perkembangan serabut otaknya. Kalau dipaksa dijejali dengan hal-hal yang berat, seperti menghafal, membaca, apalagi berhitung itu akan mematikan serabut-serabut otak atau sinap-sinap otaknya. Kalau sudah perkembangan otaknya terganggu anak akan tidak kreatif dan berdampak buruk pada anak,” tegas Sukiman.

Mantan Ketua Tim Pengembang Program Penguatan PAUD Berbasis Keluarga Ditjen PAUDNI ini juga menyatakan metode pengajaran yang menekankan hafalan itu melanggar hak anak.

Masa anak adalah masa bermain, dan bermain menumbuhkan kreativitas. Pembelajaran pada jenjang PAUD seharusnya mengacu pada praktik pendidikan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. (Mulya/Humpeg)

Juknis Penyelenggaraan PAUD

2012-01-28T20:51:00.003+07:00

Guna memberikan pemahaman bagi masyarakat dan penyelenggara/pengelola Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) perlu di informasikan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraannya, baik TK, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD dan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Juknis penyelenggaraan tersebut dapat di download dibawah ini :
1. Juknis Penyelenggaraan TK ( download )
2. Juknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain( download )
3. Juknis Penyelenggaraan TPA ( download )
4. Juknis Penyelenggaraan Pos PAUD ( download )
5. Juknis penyelenggaraan TPQ ( download )

Pelantikan Direktur Jenderal PAUDNI

2012-01-28T10:26:00.002+07:00

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh melantik Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, dengan nama popular Reni Akbar Hawadi, pada hari Jumat, 27 Januari 2012. Bersamaan dengan pelantikan beliau, dilantik juga Anna Erliyana, sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kemdikbud, Kacung Marijan sebagai Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional Kemdikbud dan tiga pimpinan perguruan tinggi negeri, yaitu: Rektor Universitas Negeri Jambi, Rektor Universitas Negeri Jember dan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

Dalam sambutannya, Mendikbud meminta Dirjen PAUDNI yang baru untuk menjiwai tugas barunya. Dari 29 juta anak-anak berusia di bawah lima tahun, angka partisipasinya sekarang baru 58 persen, ditargetkan menjadi 75 persen pada 2015 mendatang.“ Karena anak-anak itu adalah generasi yang kita siapkan sebagai penerus kita nanti, dan kado untuk 100 tahun kemerdekaan kita pada 2045 nanti,” katanya.

Nama	:	Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bandung, 22 Maret 1957
NIP	:	195703221982112001
Jabatan akhir	:	Guru besar psikologi UI, 1 Juli 2009 dengan Judul pidato "Membangun Peran Psikolog dalam Sekolah"

Sumber:
Agustinus Budi Pramono, SE, M.Si

Gugus PAUD adalah strategi dalam peningkatan kompetensi dan kapasitas pendidik PAUD.

2012-01-25T05:50:00.005+07:00

Percepatan dan perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu kebijakan strategis yang digulirkan Kementerian Pendidikan Nasional. Sejalan dengan kebijakan tersebut, penambahan dan peningkatan kompetensi dan kapasitas pendidik PAUD menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan.

Salah satu strategi peningkatan mutu pendidik PAUD adalah melalui pengembangan Gugus. Upaya peningkatan mutu pendidik seperti dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Dosen dan Pendidik, menjadikan Gugus sebagai pintu masuk pertama (starting gate) yang strategis. Hal ini didasari oleh dua pemikiran, pertama ; Gugus merupakan wadah berkumpulnya para pendidik pada level bawah dan paling memungkinkan bagi para pendidik untuk dapat berinteraksi dan berdiskusi secara cepat dalam mencari solusi terhadap permasalahan keseharian yang dihadapi disekolahnya. Kedua ; Gugus dapat ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai wahana pembinaan profesi bagi pendidik dan pengelola/kepala lembaga PAUD oleh unsur dan instansi terkait.

Pembinaan terhadap Gugus PAUD diharapkan dapat meningkatkan dan dan memperkuat mutu serta eksistensi pendidik PAUD yang akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan layanan PAUD yang lebih baik.

Tujuan dibentuknya Gugus PAUD.

Secara umum Gugus PAUD bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

Dan secara khusus, menjadi wahana pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam hal :

Pengembangan dan inovasi pembelajaran PAUD.
Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu layanan anak usia dini sesuai dengan tahap perkembangannya.
Optimalisasi sumber belajar, sarana/prasarana, dan potensi linhgkungan untuk peningkatan, pengembangan dan eksistensi anggota Gugus PAUD.
Peningkatan komunikasi yang efisien dan efektif antar anggota komunitas Gugus PAUD, gugus dengan orang tua dan masyarakat.
Faslitasi terhadap akses fasilitas sumber-sumber pembelajaran dari lingkungan dan pemerintah.

Fungsi Gugus PAUD.

Berfungsi sebagai Wadah pembinaan profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang terencana dan sistematis.
Saran untuk saling tukar informasi dan saling membelajarkan antar anggota dan anggota dengan lingkungan masyarakat.
Sebagai bengkel kerja dalam penyediaan dan pengembangan kreasi dan inovasi dibidang pembelajaran PAUD
Sarana pembinaan kelembagaan PAUD secara efektif dan efisien.

Bagaimanakah Struktur, Mekanisme, Program kerja, dan pola pembinaan Gugus PAUD ..?

Untuk selengkapnya dapat dilihat di file ini.

Naskah ANJAB dan Tupoksi penilik bahan sosialisasi kepada pemerintahan daerah dan penilik.

2012-01-13T22:08:00.006+07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.

2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14, tanggal 6 Juli 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 02/III/PB/2011 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

3. Dalam naskah ini ditulis hal-hal yang berkenaan dalam tugas pokok dan rincian kegiatan jabatan fungsional penilik, Kedudukan dan Jenis Penilik, Ruang lingkup program PAUDNI garapan kerja/binaan penilik, Analisis/realisasi kerja jabatan fungsional penilik, Standar Kompetensi Penilik, rasio kebutuhan dan ideal binaan kerja penilik.

B. Tujuan

Memberikan informasi bagi:

Pejabat berwenang pemerintahan daerah, sesuai Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Bab III pasal 14 ayat 1 diktum f tentang kewajiban dan kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan/pelayanan pendidikan; dan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendidikan yang rujukannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal kewenangan menentukan kebijakan operasional pendidikan; Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan; Kurikulum; Sarana prasarana; Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan; dan Pengendalian Mutu pendidikan (salah satu petugas pengendali mutu dilapangan untuk program PAUDNI adalah jabatan fungsional penilik).
Penilik, sehingga dapat memahami tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban serta pengembangan kariernya sebagai pemangku jabatan fungsional penilik.

DAFTAR ISI

BAB

ISI

Halaman

BAB I

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN :

A. Umum

B. Tujuan

C. Pengertian

D. Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang Penilik Jabatan Fungsional Penilik

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RINCIAN KEGIATAN, DAN JENIS PENILIK

A. Kedudukan Penilik

B. Tugas pokok Penilik

C. Rincian kegiatan Penilik

D. Jenis Penilik

BAB III

RUANG LINGKUP PROGRAM PAUDNI GARAPAN KERJA BINAAN PENILIK

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

B. Pendidikan Kesetaraan

C. Pendidikan Keaksaraan

D. Pendidikan Kursus dan Pelatihan

E. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

F. Pengarusutamaan Gender (PUG)

BAB IV

ANALISIS/REALISASI KERJA/URAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

A. Identitas jabatan

B. Kedudukan jabatan dalam struktur organisasi

C. Tujuan/fungsi jabatan

D. Rincian tugas

E. Hubungan kerja

F. Tanggungjawab jabatan

G. Lingkungan kerja

H. Persyaratan jabatan dan kompetensi

BAB V

STANDAR KOMPETENSI PENILIK

1. Kompetensi Kepribadian

2. Kompetensi Sosial

3. Kompetensi Supervisi manajerial

4. Kompetensi Penelitian dan pengembangan

5. Kompetensi Supervisi akademik

6. Kompetensi Evaluasi pendidikan

BAB VI

PERAN PENILIK DAN RASIO KEBUTUHAN PENILIK

A. Peran Penilik

B. Rasio Kebutuhan Penilik

BAB VII

PENUTUP

A. REKOMENDASI

B. USULAN

LAMPIRAN

1. Pengurus Kabupaten Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Sukabumi

2. Daftar Jumlah Penilik Kabupaten Sukabumi

BAB VII PENUTUP

REKOMENDASI DAN USULAN

A. REKOMENDASI

1. Berdasarkan uraian diatas kedudukan penilik sesuai Permenpan dan RB Nomor 14 tahun 2010 Bab II pasal 3 bahwa Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggungjawab di bidang PNFI. Untuk pelaksanaan tugas secara teknis penilik bertugas membina satuan lembaga PNF di wilayah Kecamatan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dilengkapi Surat Tugas dari pejabat yang berwenang, secara struktural dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota atau Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten, Sehubungan hal itu masih banyak Penilik belum memiliki Surat Tugas menurut Jenis Program, seperti Penilik PAUD, Penilik Kesetaraan dan Keaksaraan serta Penilik Kursus dan Pelatihan.

Mengingat lembaga satuan PNF di Kabupaten Sukabumi paling banyak adalah satuan lembaga PAUD, berdasarkan data akhir tahun 2011 menunjukan 1.944 lembaga PAUD, sementara PKBM jumlahnya hanya 112 lembaga dan Kursus 112 lembaga tersebar di 47 kecamatan. Untuk memenuhi pelayanan binaan secara optimal Penilik yang ada yang jumlahnya 111 orang dapat ditugaskan secara fokus untuk membina terhadap lembaga satuan PNF terbanyak artinya Surat tugas yang diberikan kepada semua Penilik adalah Surat Tugas Penilik PAUD salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan beban kerja terhadap binaan lembaga satuan PNF sekaligus untuk memenuhi perolehan angka kredit atas pelaksanaan tugas seorang penilik, sementara lembaga PKBM dan Kursus yang ada disetiap Kecamatan dalam satu kecamatan tidak memenuhi standar beban kerja untuk penilik. Permasalahan pembinaan terhadap PKBM dan Kursus bisa menjadi tugas tambahan bagi penilik yang ada dimasing-masing kecamatan, kecuali apabila ada kecamatan lembaga kursus atau PKBM yang jumlahnya memenuhi beban kerja bagi penilik dapat diberi tugas khusus sebagai Penilik Kesetaraan & Keaksaraan atau Penilik kursus.

2. Ditinjau dari kuantitas, jumlah Penilik di Kabupaten Sukabumi saat ini belum memadai dari kebutuhan ideal dalam mendukung program PNF di masyarakat. Oleh karena itu jumlah Penilik yang ada saat ini perlu dipertahankan keberadaannya dan perlu ditambah sesuai rasio kebutuhan.

3. Seiring dengan terbitnya Permenpan & RB Nomor 14 tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya yang relative masih baru, penilik belum semuanya memahami, dan tuntutan atas peraturan itu penilik harus kompeten dan professional. Hal ini perlu mendapat perhatian semua pihak terutama pejabat yang berwenang pemerintahan daerah dapat memfasilitasi dalam hal sosialisasi peraturan tersebut dan semua penilik yang ada di kabupaten Sukabumi diberikan pembinaan secara serius tentang kompetensi tugas menuju profesionalisme penilik sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI dilapangan.

B. USULAN

1. Permasalahan dan tantangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI) sampai saat ini masih cukup berat. Hal ini disebabkan banyak dan beragamnya sasaran serta jenis program PNF yang berkembang di masyarakat yang tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai, terutama berkembangnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, hal ini wajar karena keberadaan lembaga PAUD itu sendiri dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Peningkatan jumlah lembaga PAUD yang ada tidak terlepas dari hasil kerja keras penilik selama ini dalam ikut serta membina dan mensosialisasikan PAUD kepada masyarakat.. Oleh karenanya Penilik memiliki peranan yang penting dan strategis dalam mengendalikan mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI di lapangan. Untuk menunjang kelancaran tugas penilik, perlu mendapat perhatian dan fasilitas yang memadai dari pihak pejabat yang berwenang yakni pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal kewenangan menentukan kebijakan operasional pendidikan; Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan; Kurikulum; Sarana prasarana; Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan; dan Pengendalian Mutu pendidikan (salah satu petugas pengendali mutu dilapangan untuk program PAUDNI adalah jabatan fungsional penilik). Untuk itu kami mengusulkan agar penilik mendapat perhatian, dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, pembinaan dan diberikan fasilitas sarana transfortasi kendaraan minimal roda dua kepada semua penilik untuk menunjang kelancaran tugas kelapangan, mengingat sasaran tugas penilik adalah ke pelosok-pelosok desa, untuk tahun 2011 alhamdulillah, pemerintahan Kabupaten Sukabumi sudah memberikan fasilitas transfortasi roda dua baru diperuntukan untuk keperluan wilayah yaitu jumlahnya 7 (tujuh) unit untuk 7 wilayah di Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 47 Kecamatan, untuk itu kami mengucapkan terimakasih, dan kedepan kami berharap tahun demi tahun ditambah sarana tranfortasi itu.

2. Menindaklanjuti atas tuntutan Permenpan & RB Nomor 14 tahun 2010 sebagaimana yang diuraikan pada dictum 3 dalam Rekomendasi yang tertulis diatas, melalui peran dan fungsi organisasi yaitu pengurus Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Sukabumi telah memprogramkan salah satunya adalah “Program peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Penilik” yang dibahas melalui Kelompok Kerja Penilik di setiap wilayah yang terdiri dari 7 wilayah di kabupaten Sukabumi yakni 1) Wilayah 1 Sukabumi meliputi 9 kecamatan; 2) Wilayah 2 Cibadak meliputi 6 kecamatan; 3) Wilayah 3 Cicurug meliputi 8 kecamatan; 4) Wilayah 4 Palabuhanratu meliputi 6 kecamatan; 5) Wilayah 5 Jampangtengah meliputi 4 kecamatan; 6) Wilayah 6 Jampangkulon meliputi 8 kecamatan; dan 7) Wilayah 7 Sagaranten meliputi 6 kecamatan, jumlah penilik dalam setiap kelompok kerja dapat dilihat pada lampiran 2 di halaman akhir dalam naskah ini. Pembahasan dalam setiap kelompok kerja membahas tentang langkah kerja, kelengkapan tugas kerja (program kerja, instrument pemantauan, instrument/format analisis data dan penilaian hasil pemantauan, instrument pembinaan dan pembimbingan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan serta format pelaporan), dan pendataan perkembangan satuan lembaga PAUDNI yang dilaksanakan setiap bulan, dari semua hasil pembahasan program setiap kelompok kerja wilayah selanjutnya ditindaklanjuti dan dibahas ditingkat Kabupaten melalui Rapat Kerja IPI Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali atau temporer sewaktu-waktu ada hal yang segera di sosialisasikan kepada semua penilik. Pada awal tahun 2012 yaitu pertengahan Januari 2012 sudah 2 kelompok kerja wilayah yaitu wilayah 3 Cicurug dan wilayah 4 Palabuhanratu telah melaksanakan pembahasan hal itu, sehingga sudah menghasilkan suatu acuan kerangka kerja penilik seperti format program kerja, instrument pemantauan, format pelaporan dan format-format lainnya. Proses pelaksanaan Kelompok Kerja Penilik dilaksanakan atas dasar swadaya mandiri. Akan lebih optimal Instansi Pembina dapat memfasilitasinya.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan kelompok kerja itu, kami mengusulkan dapat diberikan bantuan biaya operasional kegiatan sebagai gugus mutu dalam strategi pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI, dengan harapan atas kerjasama yang terjalin melalui bantuan yang diberikan akan menjadi faktor pendukung yang dapat berujung pada penjaminan mutu pendidikan yang baik sesuai harapan dari salah satu 5 kebijakan pendidikan nasional yaitu “Menjamin kepastian bagi seluruh warga Negara mengenyam pendidikan yang bermutu”

Selengkapnya dapat dilihat di file ini.

Instrumen Monitoring dan Evaluasi kelengkapan Tugas Penilik

2011-12-08T09:24:00.003+07:00

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
1. Instrumen program Pendidikan Anak Usia Dini download
2. Instrumen lembaga Pendidikan Anak Usia Dini download
3. Instrumen lembar Visitasi Pendidikan Anak usia Dini download

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) :
1. Instrumen Lembaga Kursus dan Pelatihan download
2. Instrumen Program Komputer download
3. Instrumen Program Menjahit download
4. Instrumen Program Bahasa Inggris download
5. Instrumen Program Tata Kecantikan Kulit (TKK) download
6. Instrumen Program Tata Kecantikan Rambut (TKR) download
7. Instrumen Program Tata Rias Pengantin (TRP) download
8. Instrumen Program Program Kerja LKP download
9. Instrumen Proses Pembelajaran download
10. Instrumen Lembar Visitasi LKP download

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
1. Instrumen Lembaga PKBM download
2. Instrumen Program Pendidikan Kesetaraan Paket A download
3. Instrumen Program Pendidikan Kesetaraan Paket B download
4. Instrumen Program Pendidikan Kesetaraan Paket C download

Dasar Hukum Pendidikan Nonformal

2011-12-03T18:28:00.001+07:00

Dasar hukum pelaksanaan tentang Pendidikan Nonformal :
1. Undang-Undang 20 tahun 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional download
2. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan download
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ttg Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan download
4. Permendiknas 49 tahun 2007 ttg Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan PNF download
5. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 ttg Standar Pendidikan Anak usia Dini download
6. Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 ttg Standar Isi Program Pend.Kesetaraan download
7. Permendiknas Nomor 3 tahun 2008 ttg Standar Proses program paket a,b dan c download
8. Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD TPA download
9. Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain download
10. Pedoman Teknis Penyelenggaraan POS PAUD download

Karakteristik Program Pendidikan Kursus

2011-11-15T20:00:00.002+07:00

PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN

I. Latar Belakang

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta penmgembangan sikap dan kepribadian profesional.

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan baik local, nasional, dan global sehingga mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga pilar, yaitu: 1) pemerataan dan perluasan akses; 2) peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan ; 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public.

Pada jalur pendidikan non formal, dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan pendidikan tersebut, bidang pembinaan kursus dan kelembagaan menetapkan tiga tema kebijakan pembangunan pendidikan nasional dengan focus kebijakan pada: 1) spectrum nasional dan internasional; 2) spectrum perkotaan, dan ; 3) spectrum pedesaan.

Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal. Kiprah lembaga kursus di dunia pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Kursus berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (UU No. 20/2003 pasal 26 ayat (5)). Kursus dan Pelatihan diselenggarakan untuk masyarakat yang usianya tidak dibatasi, tidak dibedakan jenis kelaminnya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kursus dan pelatihan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal, yaitu: 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Penyelenggaraan Lembaga pemerintah desa; 4) Lembaga lain yang sejenis.

Ciri-ciri kursus adalah sebagai berikut:

Isi dan tujuan pendidikannya selalu berorientasi langsung pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengembangkan minat dan bakat, pekerjaan, potensi, usaha mandiri, karier, mempersiapkan diri di masa depan, memperkuat kegiatan pendidikan dan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Metode penyajian yang digunakan sesuai dengan kondisi warga belajar dan situasi setempat.
Program dan isi pendidikannya berkaitan dengan pengetahuan keterampilan fungsional, keprofresian yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat untuk pembentukan dan pengembangan pribadi, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, serta untuk persiapan memasuki masa depan.
Usia warga belajar tidak dibatasi atau tidak perlu sama pada suatu jenis atau jenjang pendidikan.
Jenis kelamin warga belajar tidak dibedakan untuk suatu jenis dan jenjang pendidikan, kecuali bila kemampuan fisik, mental, dan tradisi atau sikapnya dan lingkaungan sosial tidak mengizinkan.
Dalam penerimaan warga belajar bersifat terbuka, fleksibel, dan langsung.
Jumlah warga belajar dalam satu kelas disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar mengajar yang efektif.
Syarat dan ratio minimal fasilitas/tenaga pendidik dan struktur disesuaikan dengan jenis dan tingkat kursus.
Dapat diberikan secara lisan atau secara tertulis.
Hasil pendidikannya langsung dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Dapat diikuti oleh setiap orang yang merasa perlu.

Standarisasi kursus mengacu pada standar nasional pendidikan, mencakup:

• Standar isi

• Standar proses

• Standar kompetensi lulusan

• Standar pendidik dan tenaga kependidikan

• Standar sarana dan prasarana

• Standar pengelolaan

• Standar pembiyaan

• Standar penilaian pendidikan

(Bab II Psl 2 PP No. 19 Tahun 2005 Ttg Standar Nasional Pendidikan)

Sampai saat ini tercatat sebanyak 224 jenis keterampilan. Dari 224 jenis keterampilan tersebut, sudah dibakukan menjadi 69 jenis keterampilan. Informasi jenis keterampilan selengkapnya dapat lihat di website www.infokursus.net

II. Tujuan

Tujuan pendidikan kursus adalah :

Sejalan dengan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5, maka kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada masyarakat yang mebutuhkan.

III. Standarisasi kursus

Standarisasi kursus mengacu pada standar nasional pendidikan, mencakup:

A. Standar isi

1. Kurikulum

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0150a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLSM dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Diklusemas, dinyatakan bahwa pada dasarnya kurikulum kursus untuk tiap jenis pendidikan bersifat nasional yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Sejauh belum ada kurikulum yang bersifat nasional untuk jenis pendidikan tertentu, dapat dilaksanakan kurikulum kursus yang bersangkutan, sesudah disahkan oleh Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya.

Penyusunan, pembakuan, dan pengembangan kurikulum nasional kursus dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat yang selama ini mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang membina dan mengembangkan kursus bersama Subkonsorsium dan organisasi/asosiasi profesi yang terkait. Misalnya. penyusunan kurikulum Tata Rias Pengantin dilakukan bersama Subkonsorsium Tata Rias Pengantin dan Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia "Melati" (HARPI Melati). Setelah rancangan kurikulum selesai disusun, kemudian dilokakaryakan dengan mengundang para nara sumber ahli selain penyusun untuk mendapat masukan dan penyempurnaan. Hasil lokakarya adalah kurikulum yang siap untuk dibakukan atau distandarkan dan disahkan sebagai kurikulum nasional.

Kurikulum yang sudah dibakukan dapat dikembangkan terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta kebutuhan masyarakat dan pembangunan di bidang pendidikan. Pengembangan kurikulum untuk jenis pendidikan tertentu yang terkait dengan nilai-nilai seni dan budaya daerah dilakukan tanpa mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai asli dan ketentuan-ketentuan dari seni dan budaya daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya ditegaskan lagi dalam PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. Sehubungan dengan hal-hal di atas, pengembangan kurikulum kursus akan terus dilakukan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

2. Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan merupakan rambu-rambu bagi penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk mengatur kegiatan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik.

B. Standar proses

1. Perencanaan

a. Silabus

Silabus merupakan acuan program pembelajaran yang memuat Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu sesuai dengan jenis layanan pembelajaran, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI)

b. RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), merupakan penjabaran dari silabus yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistimatis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan bemotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas , dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis , serta lingkungan peserta didik

2. Pelaksanaan

Proses pembelajaran pada program kursus meliputi:

1. Pembelajaran teori

2. Pembelajaran praktik

Dengan perbandingan minimal 30% untuk pembelajaran teori dan 70% untuk pembelajaran praktik. Atau disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Penilaian

Penilaian dilakukan setelah selesai satu materi atau pada akhir pembelajaran. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

C. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kemampuan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Standar kompetensi lulusan pada program kursus untuk setiap jenis keterampilan berbeda. (Lihat SKKNI)

Contoh:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Tatalaksana Rumah Tangga Membersihkan ruangan rumah.

KODE UNIT : TLR.LG02.001.01

JUDUL UNIT : Membersihkan Ruangan Rumah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan

yang dibutuhkan untuk membersihkan ruangan rumah

tangga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
01. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja	1.1 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membersihkan ruangan dipilih dan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Persediaan bahan pembersih diidentifikasi secara teliti dan dipilih sesuai kebutuhan.
02. Membersihkan langit-langit rumah	2.1 Langit-langit rumah diperiksa apakah ada kotoran yang menempel. 2.2 Langit-langit rumah yang kotor dibersihkan dari kotoran
03. Membersihkan dinding rumah	2.1 Debu di dinding dibersihkan dengan peralatan yang sesuai. 2.2 Kaca-kaca dibersihkan dengan bahan dan alat pembersih yang sesuai.
04. Membersihkan lantai rumah	4.1 Lantai rumah dibersihkan dengan sapu sesuai prosedur. 4.2 Lantai rumah dipel dengan bahan dan alat pembersih lantai.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

01. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja

1.1 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membersihkan ruangan dipilih dan disiapkan sesuai kebutuhan.

1.2 Persediaan bahan pembersih diidentifikasi secara teliti dan dipilih sesuai kebutuhan.

02. Membersihkan langit-langit rumah

2.1 Langit-langit rumah diperiksa apakah ada kotoran yang menempel.

2.2 Langit-langit rumah yang kotor dibersihkan dari kotoran

03. Membersihkan dinding rumah

2.1 Debu di dinding dibersihkan dengan peralatan yang sesuai.

2.2 Kaca-kaca dibersihkan dengan bahan dan alat pembersih yang sesuai.

04. Membersihkan lantai rumah

4.1 Lantai rumah dibersihkan dengan sapu sesuai prosedur.

4.2 Lantai rumah dipel dengan bahan dan alat pembersih lantai.

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk ruangan rumah tangga dan tidak termasuk halaman rumah dan pekarangan luar.

2. Tugas membersihkan ruangan rumah tangga mencakup:

2.1 Menyapu

2.2 Mengepel

2.3 Mengelap

2.4 Menyedot debu

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan Keterampilan

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan petunjuk, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang berikut:

1.1. Pengetahuan tentang:

1.1.1 Teknik pengoperasian vacuum cleaner

1.1.2 Jenis-jenis perlengkapan dan bahan pembersih

1.1.3 Spesifikasi vacuum cleaner

1.2. Keterampilan dalam melaksanakan tugas membersihkan ruangan

rumah tangga meliputi:

1.2.1 Membersihkan ruangan rumah dengan vacuum cleaner

1.2.2 Membersihkan dengan sapu lantai

1.2.3 Membersihkan langit-langit rumah

1.2.4 Membersihkan kaca dengan glass cleaner dan glass wiper.

2. Konteks Penilaian

Unit ini harus dinilai di tempat kerja atau melalui proses simulasi dimana perlengkapan dan materi tersedia.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Ketenagaan dalam lembaga kursus dan pelatihan terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan sekurang-kurangnya instruktur, pelatih, pembimbing, dan penguji. Sedangkan Tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola, teknisi sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

Pengelola kursus dan pelatihan berperan sangat penting dalam memelihara keberlangsungan kegiatan pembelajaran pada lembaga kursus dan pelatihan, sehingga pengelola kursus dan pelatihan dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kualifikasi dan kompetensi minimum tersebut diuraikan dalam standar pengelola kursus dan pelatihan.

1. Pendidik

a. Instruktur dan pelatih

1) Pendidik program kursus teridiri atas pendidik bidang kewirausahaan dan pendidik bidang keterampilan, dengan standar minimal sebagai berikut:

a) Pendidik Kewirausahaan, dengan criteria:

Kriteria Status :

- Pakar atau praktisi wirausaha

- Akademisi bidang wirausaha

- Berhasil mengelola usaha dan sharing pengalaman

- Tokoh wirausaha yang menanamkan jiwa wirausaha

Pendidikan minimal SLTA

Kompetensi

- Memiliki kepribadian wirausaha

- Profesional mengelola usaha

- Mampu berkomunikasi efektif

- Mampu membangkitkan semangat wirausaha

- Mampu mengelola pembelajaran

- Mampu mengembangkan analisis usaha dan pemasaran

- Mampu membina usaha

b) Pendidik Keterampilan

Criteria status

- Pakar atau praktisi keterampilan

- Pendidik atau akademisi bidang keterampilan

- Perseorangan yang memiliki keterampilan tertentu dan diakui kemampuannya

Pendidikan minimal SLTA

Kompetensi

- Mampu berkomunikasi efektif

- Mampu melatih jenis keterampilan dari bahan baku, menggunakan alat, dan melalui proses tertentu menjadi barang jadi.

- Mampu melatih keterampilan jasa

- Mampu menyiapkan proses pembelajaran

- Mampu mengevaluasi hasil belajar

- Mampu memotivasi belajar

b. Pembimbing

Permendiknas no 41 tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan

c. Penguji

Berdasarkan Permendiknas No. 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan Pelatihan adalah

1) Kualifikasi Penguji Pada Kursus Dan Pelatihan

a) Kualifikasi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan

Penguji pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan harus memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi, sertifikat kompetensi keahlian dalam bidang yang relevan, dan sertifikat penguji. Sertifikat kompetensi keahlian dikeluarkan atau diakui oleh perguruan tinggi penyelenggara program keahlian dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sertifikat penguji diperoleh setelah calon penguji mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi penguji yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

b) Kualifikasi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Bersifat Teknis-Praktis

Penguji pada kursus dan pelatihan bersifat teknis-praktis harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dengan pengalaman minimal tiga tahun sebagai pendidik dalam bidangnya, dan memiliki sertifikat penguji. Sertifikat penguji diperoleh setelah calon penguji mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi penguji yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

2) Kompetensi Penguji Pada Kursus Dan Pelatihan

a) Kompetensi pedagogic

Memahami karakteristik peserta uji kompetensi.

Memahami kurikulum yang terkait dengan bidang keahlian yang diujikan

Memahami konsep, prinsip, dan prosedur uji kompetensi

Memahami jenis dan karakteristik instrument pengujian yang sesuai dengan bidang keahlian yang diujikan

Memahami pengorganiasasian uji kompetensi

Melakukan tindakkan reflektif untuk peningkatan kualitas uji kompetensi

b) Kompetensi kepribadian

Berperilaku sesuai norma agama, hokum, social, dan budaya nasional Indonesia

Beriman dan bertaqwa kepada Tuham YME, berahlak mulia , bersikap adil, dan jujur

Berkepribadian terpuji

Memiliki etos kerja, tanggungjawab, dan percaya diri sebagai penguji.

Mematuhi kode etik profesi penguji.

c) Kompetensi Sosial

Bersikap terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta uji kompetensi, teman sejawat, dan masyarakat sekitar

Beradaptasi dengan kondisi social di lingkungan kerja.

Berkomunikasi dengan komunitas penguji dan profesi lainnya

d) Kompetensi Profesional

Memahami konsep dan fungsi ilmu dan pengetahuan yang mendasari bidang keahlian diujikan.

Menguasai standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) sesuai bidang keahlian.

Memahami substansi yang diujikan pada uji kompetensi

Menerapkan prinsip pengujian dan penilaian sesuai dengan bidang keahlian serta kebutuhan dunia industri dan usaha mandiri.

Mengelola proses dan prosedur pengujian pada uji kompetensi.

Menginterpretasikan hasil uji kompetensi

Merumuskan tidak lanjut hasil uji kompetensi

Melaporkan hasil uji kompetensi

2. Tenaga kependidikan

a. Pengelola

Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar pengelola kursus

1) Kualifikasi Akademik Pengelola Kursus dan Pelatihan

a) Memiliki pendidikan tingkat SMA/MA/SMK sederajat, serta memiliki pengalaman bekerja di lembaga kursus dan pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

b) Memiliki sertifikat pengelola kursus dan pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2) Kompetensi pengelola kursus dan pelatihan

a) Kompetensi Kepribadian

b) Kompetensi Manajerial

c) Kompetensi Kewirausahaan

d) Kompetensi Sosial

b. Teknisi Sumber Belajar

Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 tentang standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan

E. Standar sarana dan prasarana

1. Sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program kursus :

- Peralatan pendidikan :

- Media pendidikan : buku dan sumber belajar

- Bahan habis pakai yang digunakan untuk menunjang pembelajaran (tergantung jenis kursus)

- perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran (tergantung jenis kursus)

2. Prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program kursus:

- Ruang kelas

- Ruang pimpinan

- Ruang pendidik

- Perpustakaan

- Bengkel kerja/laboratorium

- lainnya

F. Standar pengelolaan

Pengelolaan kursus minimal memiliki:

1. Izin Kelembagaan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten

2. Visi. Misi dan strategi lembaga

3. Struktur organisasi;

4. Pembagian tugas di antara pendidik;

5. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

6. Rencana Strategis dan/atau rencana operasional;

7. Pembelajaran:

a. Standar Kompetensi Lulusan

b. Kurikulum termasuk didalamnya silabus

c. Silabus

d. Rencana Program Pembelajaran (RPP)

e. Kalender Pendidikan, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; Penilaian

8. Tata tertib yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

9. Sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran dan manajemen

10. Keuangan, minimal rencana anggaran dan pendapatan, pembukuan dan laporan keuangan

11. Pedoman-pedoman yang mengatur pengelolaan (Pedoman Baku Operasional)

12. Pelaporan

G. Standar pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan kursus disusun pada awal tahun dalam Rencana anggaran dan pendapatan. Setiap pendapatan dan pengeluaran dicatatkan dalam pembukuan yang dilaporkan pada pimpinan lembaga setiap triwulan, semester dan akhir tahun.

1. Sumber dana

Sumber dana pada program kursus antara lain swadaya, bantuan pemerintah

2. Penggunaan

Dana digunakan untuk penyelenggaraan program kursus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi.

H. Standar penilaian pendidikan

1. Uji kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan di lembaga kursus dan akan mendapatkan sertifikat kompetensi

2. Sertifikasi Profesi

Sertifikat profesi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(UU No. 20/2003 pasal 61 ayat (1), (2), dan (3))

DAFTAR PUSTAKA

BP-PLSP Regional II Jayagiri. 2007. Model Kompetensi Pengelola Kursus Wirausaha.

Instrumen verifikasi LKP 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendiknas No. 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan Pelatihan

Permendiknas no 41 tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan

Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar pengelola kursus

Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 tentang standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan

UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional